Indonesia adalah salah satu negeri paling kaya air di dunia, dengan potensi sumber daya air nasional yang dihitung Kementerian PUPR mencapai 3,9 triliun meter kubik per tahun . Hujan turun melimpah hampir sepanjang tahun, sungai-sungai besar membelah pulau-pulaunya, dan akuifernya luas.
Namun akses air minum aman secara nasional baru 11,8 persen, dan cakupan layanan perpipaan masih jauh dari target; angka-angka ini, beserta sumber resminya, terdokumentasi di tolok ukur kinerja utilitas air . Di saat yang sama, sekitar sepertiga air yang sudah diolah hilang sebelum menjadi tagihan, angka yang praktis tidak bergerak selama satu dekade (deret lengkapnya di catatan data NRW Indonesia ).
Kontradiksi itulah kunci untuk membaca masa depan sektor ini: persoalan air Indonesia bukan persoalan kelangkaan, melainkan persoalan pengelolaan. Setiap kali sebuah kota kekurangan air di musim kemarau, yang gagal hampir selalu bukan alamnya, melainkan pengolahan yang kurang, jaringan yang bocor, dan keputusan investasi yang tertunda bertahun-tahun.
Bandingkan dengan Singapura, negeri yang secara alamiah jauh lebih miskin air daripada Indonesia: tidak punya sungai besar, tidak punya akuifer luas, dan bergantung pada tanah sempit untuk menampung hujan. Namun lewat kebijakan “Empat Keran Nasional ”, yang menggabungkan tangkapan air hujan, air impor, air daur ulang (NEWater), dan desalinasi di bawah satu badan pengelola tunggal, Singapura mencapai swasembada air dalam beberapa dekade. Bukan karena alamnya berubah, melainkan karena tata kelolanya konsisten dan terintegrasi selama puluhan tahun. Paradoksnya persis terbalik dengan Indonesia: negeri miskin air yang kaya tata kelola berhasil, sementara negeri kaya air yang miskin tata kelola tertahan.
Tiga arus yang akan membentuk dua dekade ke depan
Pertama, tekanan keuangan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Lebih dari separuh utilitas air menjual air di bawah biaya penyediaannya karena tarif yang bertahun-tahun beku, dan kehilangan air sepertiga produksi memperparah luka yang sama. Dua kebocoran ini, air dan uang, akan memaksa pembenahan yang selama ini bisa ditunda; mengapa penundaan itu selalu menang dan bagaimana desain keputusannya bisa diperbaiki, saya bedah di analisis tarif air .
Kedua, digitalisasi yang memisahkan utilitas menjadi dua kelas. Teknologinya tersedia untuk semua, tetapi hasilnya tidak: sebagian utilitas menurunkan kehilangan air ke belasan persen, sebagian lain berhenti di dasbor yang menyala. Pembedanya bukan anggaran, melainkan urutan kerja; kasus-kasusnya saya baca di peta transformasi digital utilitas air .
Ketiga, regulasi yang datang dari luar sektor. Pelindungan data pribadi dan keamanan siber infrastruktur vital kini mengikat utilitas air dengan kewajiban yang sama seperti bank, dan keduanya lahir di luar saluran sosialisasi yang biasa dibaca sektor ini. Petanya ada di lima lapis regulasi utilitas air .
Yang tidak akan menyelamatkan, dan yang akan
Yang tidak akan menyelamatkan: menunggu. Hujan tidak akan memperbaiki pipa, dan teknologi yang dibeli tanpa organisasi yang siap hanya menambah barisan monumen digital .
Yang akan: pekerjaan membosankan yang dikerjakan konsisten. Neraca air yang dihitung jujur. Zona pengukuran yang dibangun bertahap. Tarif yang ditinjau sesuai aturannya. Insentif yang berhenti menghukum pembawa kabar buruk. Tidak ada satu pun dari daftar itu yang memikat di panggung peresmian, dan justru karena itu ia jarang dikerjakan.
Singapura sendiri butuh puluhan tahun untuk sampai ke titik swasembada, dan perjalanannya bukan satu terobosan besar, melainkan rentetan keputusan kecil yang konsisten: badan pengelola tunggal yang tidak berganti arah setiap pergantian kepemimpinan, tarif yang direvisi sesuai jadwal, dan investasi infrastruktur yang tidak ditunda meski hasilnya baru terlihat satu dekade kemudian. Indonesia tidak perlu meniru teknologinya secara harfiah; yang layak ditiru adalah kesabaran kelembagaannya.
Masa depan air Indonesia, dengan kata lain, tidak diputuskan di langit dan tidak pula di pameran teknologi. Ia diputuskan di ruang-ruang pengelolaan yang sunyi, oleh organisasi-organisasi yang memilih mengerjakan hal yang benar dalam urutan yang benar, bertahun-tahun. Bagaimana persisnya pekerjaan itu dilakukan, dari menghentikan kebocoran sampai membaca disrupsi teknologi, adalah isi Tetralogi Ketahanan Air , empat buku yang saya sediakan gratis untuk siapa pun yang mau mengerjakannya.
Tidak ada jalan pintas dalam daftar itu, dan itu justru kabar baiknya: karena jalannya sudah diketahui, yang tersisa hanyalah keputusan untuk mulai berjalan.
FD Iskandar menulis tentang tata kelola teknologi, sistem, dan utilitas air. Kontak: me@fdiskandar.com .
Disclaimer: Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi mana pun. Angka-angka kunci dirujuk dari artikel bersumber yang ditautkan. Informasi disajikan untuk tujuan edukasi, bukan nasihat profesional.